“Karena sengketa perolehan suara Caleg ini, versinya, melalui DPC Kota Malang, disarankan untuk melakukan upaya lanjutan ke KPU Provinsi Jatim. Dan persoalan tersebut mestinya wilayah KPU Kota Malang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan, dalam tanda kutip bisa membuka kotak suara untuk kroscek jumlah suara yang benar,”papar Wiwik Sukesi.
Berlanjut, sesuai statemen dari Kuasa Hukum Wiwik Sukesi, Andi Rachmanto, SH, mengatakan, dengan peristiwa perselisihan hasil suara perolehan kedua Caleg antara No.1 dan Caleg No.3, karena Ibu Wiwik Sukesi yang masih berstatus Anggota DPRD Kota Malang. Dia disarankan sesuai partainya persoalan ini tidak serta merta dibawah ke Mahkamah Konstitusi.
“Karena di internal PDI Perjuangan sudah ada dibentuk Mahkamah Partai yang fungsinya untuk menyelesaikan ketika ada persoalan di seluruh anggota maupun kadernya. Maka yang akan mengambil kebijakan atau keputusan bisa dilakukan oleh petinggi partai dalam hal ini DPP Pusat,”jelas Andi Rachmanto, dihadapan Anak media.
Dengan berjalannya waktu memasuki bulan Agustus yang tidak lama lagi pelaksanaan pelantikan para anggota Legislatif akan dilakukan pelantikan pada tanggal 24 Agustus 2024. Dengan waktu yang sempit ini kepastian sengketa Pileg di internal PDI Perjuangan Dapil Kecamatan Blimbing Kota Malang, dari Caleg No.1 dan No.3 belum memperoleh kepastian dan arah yang jelas.
“Kita secara pribadi sangat salud dengan Partai PDI Perjuangan sebagai partai besar, kami selaku kuasa hukum dari Ibu Wiwik Sukesi berharap pada petinggi partai, agar peristiwa yang menimpa Ibu Wiwiwk Sukesi bisa dibuka secara terang-terangan benderang atau kebenaran dan sebenar-benarnya dari petinggi partai PDI Perjuangan baik DPD, DPP sebagai kiblat daerah kota dan Kabupaten di Indonesia,”singkatnya.
Sampai memasuki tanggal 5 Agustus 2024, terkait kasus perselisihan sengketa Pileg Dapil Kecamatan Blimbing, sesuai Kuasa Hukum Andi Rachmanto, belum ada arah dan informasi akurat dari petinggi partai berlambang Banteng Moncong putih hingga sampai berita ini diturunkan.
