FOTO;Foto Ilustrasi – Anggota DPR soroti praktik kecurangan BBM subsidi mulai dari barcode ganda hingga mobil mewah gunakan solar. (freepik/freepik)
JAKARTA – Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, mengungkap adanya praktik kecurangan distribusi BBM bersubsidi.
Adapun beberapa praktif kecurangan itu mulai dari ‘kencing solar’, pelangsiran terstruktur, hingga mobil mewah yang bebas membeli solar subsidi.
Temuan itu ia sampaikan dalam rapat dengan BPH Migas di Kompleks Parlemen pada Senin, 24 November 2025.
Temuan Praktik ‘Kencing Solar’ dan Mobil Mewah Pembeli BBM Subsidi
Dalam rapat tersebut, Syarif menilai praktik penyimpangan distribusi BBM bersubsidi masih terjadi luas di lapangan.
Politisi partai NasDem itu menggambarkan pola penyalahgunaan yang dilakukan melalui manipulasi distribusi dari mobil tangki.
“Istilah di lapangan tuh kencing, dikencingkan mungkin 200 liter, 500 liter per 1 AMT (mobil tangki),” ucap Syarif.
Ia juga menyoroti temuan mobil-mobil mewah keluaran terbaru yang dapat mengakses solar subsidi meski seharusnya wajib menggunakan produk nonsubsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.
“Jangan sampai ada mobil yang saya sampaikan tadi mobil Fortuner tahun 2025, mobil Pajero tahun 2025 tetapi dia bisa beli solar yang harusnya dia harus membeli Dexlite atau Pertamina Dex tapi dia ambil subsidi,” katanya.
Dugaan Pelangsiran Terstruktur dan Manipulasi Barcode
Syarif juga menyoroti pelangsiran terorganisasi yang menggunakan kendaraan tua atau truk.
Menurutnya, pola ini terus berkembang karena lemahnya pengawasan dan adanya celah pada sistem digitalisasi penyaluran BBM.
“Makin banyak bisnis pelangsir-pelangsir BBM yang dilakukan oleh mobil-mobil yang sudah tua,” ujar Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga menyebut temuan penting lain: satu mobil bisa menggunakan dua hingga tiga barcode berbeda, yang menunjukkan adanya manipulasi sistem verifikasi pembelian BBM subsidi.
“Dia memiliki satu mobil itu barcode dua sampai barcode dengan jenis mobil yang sama,” imbuhnya.
Usulan Pelibatan TNI-Polri dalam Pengawasan
Melihat pola kecurangan yang semakin kompleks, Syarif mendorong adanya pengawasan langsung oleh aparat penegak hukum di wilayah yang rawan terjadi penyimpangan distribusi BBM.
“Nah mungkin perlu diturunkan di sana petugas TNI dan Polri nanti. Dan itu waktu tidak lama Pak Kepala biasanya hanya 1 bulan sudah tertib,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini penting agar praktik kecurangan dapat ditekan sebelum menimbulkan kelangkaan BBM di daerah tertentu.
Peringatan terkait Lobi-lobi Tidak Resmi Penambahan Kuota BBM
Dalam rapat tersebut, Syarif juga memperingatkan soal lobi ilegal oleh pihak tertentu untuk meminta tambahan kuota BBM ke DPR.
Ia menegaskan bahwa pihak yang berwenang meminta penyesuaian kuota adalah pemerintah daerah, bukan pelaku usaha.
“Yang berhak meminta tambahan [kuota BBM] ini nanti adalah pemerintah kabupaten setempat, siapa bupati, walikota atau gubernur,” tegas Syarif.
Karena itu, Syarif meminta agar tidak ada pihak swasta yang mencoba ‘menyelonong’ atau melobi Komisi terkait agar mendapatkan jatah penambahan pasokan.
“Jangan sampai ada pelaku-pelaku soal ritel swasta yang nyelonong ke komite nanti,” pungkasnya.
Red
