Aceh Tamiang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani dan memulihkan daerah-daerah yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Dalam kunjungan kerjanya meninjau pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Lapangan Sepak Bola Bukit Rata, Kabupaten Aceh Tariamang, Kamis (1/1), Presiden menyampaikan dua strategi utama: penyediaan anggaran negara yang cukup dan pengaturan mekanisme terbuka untuk bantuan dari masyarakat.
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan akan berkoordinasi dengan pejabat terkait. Prinsipnya, pemerintah tidak akan menolak bantuan apa pun yang tulus ikhlas. Asal bantuannya jelas dan sesuai mekanisme,” tegas Prabowo di hadapan masyarakat dan perwakilan pemda.
Presiden mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang signifikan untuk proses tanggap darurat hingga rehabilitasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, di samping anggaran negara, pihaknya membuka ruang partisipasi luas bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berbagi.
Ia secara khusus menyebut peran diaspora Aceh, Minang, dan Batak yang tersebar di seluruh dunia. “Bagi diaspora yang terpanggil membantu daerah asalnya, monggo silakan. Nanti kita salurkan. Untuk komunitas Batak di mana pun, bisa berkoordinasi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” jelas Prabowo.
Mekanisme penyaluran bantuan, baik berupa dana maupun barang, akan dikoordinasi oleh pemerintah daerah setempat untuk memastikan tepat sasaran dan terhindar dari duplikasi. Opsi yang mungkin ditempuh antara lain pembukaan rekening resmi oleh pemerintah provinsi atau penyaluran langsung yang tetap terkoordinasi.
“Yang terpenting, bantuan diberikan dengan niat tulus tanpa kepentingan. Kita pernah punya pengalaman, dibantu lalu ujung-ujungnya ada yang menagih. Tapi mari kita berpikir positif. Tujuan kita satu: meringankan penderitaan rakyat secepatnya,” pungkas Presiden menutup pernyataannya.
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan pascabencana di Sumatra akan melibatkan skema kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan diaspora, dengan transparansi dan prosedur yang jelas sebagai landasan utamanya.
