Foto; Pemkab Lumajang ingatkan soal donasi dan pengungsian resmi warga korban erupsi Gunung Semeru. (Kominfo Lumajang)
LUMAJANG – Sebagian warga terdampak erupsi Gunung Semeru berada di lokasi pengungsian aman dan sebagian lainnya mulai kembali ke rumah masing-masing.
Menurut data per Jumat, 21 November 2025 sampai pukul 18.00 WIB, ada 852 jiwa yang mengungsi di Kecamatan Pronojiwo dan tersebar di beberapa titik serta 264 jiwa mengungsi di Kecamatan Candipuro.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mengklaim pemenuhan kebutuhan pokok para pengungsi terus dilakukan dan memastikan distribusi berjalan dengan lancar.
Selain itu, kebutuhan atas bantuan di setiap posko untuk para pengungsi juga masih tercukupi.
Logistik Aman, Pemkab Ingatkan soal Donasi Resmi
Sekretaris Daerah Lumajang sekaligus Pelaksana Harian SKPDB, Agus Triyono, memastikan bahwa penyaluran logistik melalui Dinas Sosial PPPA dan BPBD berjalan lancar, sehingga pengungsi tidak kekurangan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.
“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” ujar Agus dikutip dari keterangan resminya saat evaluasi pos komando PDB erupsi pada Sabtu, 22 November 2025
Adapun warga lain yang ingin memberikan bantuan, Agus mengingatkan agar menyalurkannya melalui jalur resmi.
Pasalnya, donasi yang dikirim tanpa koordinasi berpotensi menumpuk hanya di satu titik pengungsian.
Sehingga menurutnya, ada titik pengungsian lain yang sebenarnya membutuhkan tapi jadi kekurangan karena tidak ada koordinasi distribusi.
Kondisi tersebut tak hanya membingungkan warga yang menunggu bantuan, tetapi berdampak juga pada distribusi yang tak merata di lapangan.
Bagi masyarakat yang ingin menyerahkan bantuan secara langsung, Pemkab membuka dua Posko Tanggap Darurat, yakni Posko Candipuro dan Posko Pronojiwo.
Posko-posko tersebut menjadi pusat koordinasi distribusi logistik, sehingga setiap bantuan dapat tersalurkan dengan merata dan tepat sasaran.
Larangan Dirikan Pengungsian Liar, Bantuan Berpotensi Tak Merata
Selain koordinasi yang kurang jika ada donasi terpisah dari jalur resmi, Pemkab juga menyinggung adanya pengungsian liar.
Seluruh layanan pengungsian harus berada di bawah kendali satu komando resmi melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
“Pengendalian di bawah satu komando resmi memastikan setiap warga terdampak dapat dipantau kondisinya secara menyeluruh. Kebutuhan medis, pangan, dan keamanan bisa terpenuhi secara terencana,” kata Agus lagi.
Pengungsian liar umumnya tidak memiliki standar pelayanan minimal seperti listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan keamanan.
Hal tersebut justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, kebakaran, atau gangguan keamanan bagi pengungsi.
Posko tidak resmi, kata Agus juga membuat distribusi bantuan menjadi tidak terukur, sulit dipertanggungjawabkan, dan berisiko tumpang tindih.
Posko Resmi untuk Informasi Pendataan Keluarga dan Penanganan Lanjutan
Dengan bertahan di posko resmi yang sudah ditunjuk pemerintah, memudahkan untuk pendataan keluarga, pencegahan kehilangan anggota keluarga, dan penanganan psikososial.
Setiap keluarga pengungsi dicatat, dipantau, dan diberikan akses layanan yang sesuai, termasuk bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Efisiensi stok pangan sangat penting, agar seluruh pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas, terpenuhi kebutuhan nutrisinya,” lanjutnya.
Pengawasan kepada warga yang terdampak erupsi ini juga memudahkan evakuasi cepat jika situasi vulkanik Semeru memburuk, serta mempercepat distribusi logistik dan layanan kesehatan.
Sementara itu, meski aktivitas Gunung Semeru sudah mengalami penurunan, status tanggap darurat masih berlaku hingga 25 November 2025 setelah ditetapkan sejak erupsi pertama pada 19 November 2025.
Red
