JAKARTA – Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk dalam daftar tokoh yang diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Atas usulan Pahlawan Nasional pada Gus Dur tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut buka suara.
Cak Imin mengatakan bahwa Gus Dur memiliki peran dalam demokrasi di Indonesia.
Cak Imin: Demokrasi Kuat karena Gus Dur
Sebelum menyinggung soal demokrasi Indonesia yang kini kuat karena Gus Dur, Cak Imin menyebut bahwa ada rujukan dari nilai pesantren yang diterapkan.
“Demokrasi tidak akan bisa dimaknai sebagai jalan kemajuan kalau tidak ada rujukan khazanah-khazanah ilmu-ilmu pesantren hari ini,” kata Cak Imin dalam acara penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) di Jakarta Pusat pada Minggu, 9 November 2025.
“Subkultur pesantren memberi makna dan warna, demokrasi kalau tidak ada Gus Dur, tidak akan kuat di Tanah Air,” tambahnya.
Cak Imin lantas berpesan kepada para santri untuk bertanggung jawab pada demokrasi yang ada saat ini, berkaitan dengan hasilnya yang akan berakhir dengan memberi manfaat atau kerugian.
“Gus Dur diusulkan menjadi pahlawan tentu kita bangga bersyukur. Terima kasih karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur,” imuhnya.
Respons Singkat Polemik Pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto
Dalam momen acara yang sama, saat ditanya mengenai polemik Soeharto yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, Cak Imin mengaku bukan kapasitasnya untuk berkomentar.
Ia juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pihak yang berwenang pada pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut.
“Siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Gelar. Saya sebagai menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa saja yang akan kita dukung atau tidak, sepenuhnya saya menyerahkan kepada dewan kehormatan dan gelar, kita tunggu saja,” tegasnya.
Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Diumumkan 10 November 2025
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa para tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan besok Senin, 10 November 2025 bertepatan dengan HarI Pahlawan.
“Ya jadi prosesnya berjenjang ya, sudah beberapa kali kami sampaikan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke Kemensos setelah itu ke Dewan Gelar, Dewan Gelar yang melapor kepada Presiden,” kata Mensos Saifullah Yusuf kepada awak media pada Minggu, 9 November 2025.
“Semua sudah dilalui prosesnya, siapapun nanti yang ditetapkan oleh Presiden tentu sudah sangat memenuhi syarat. Nah, soal siapa saja kita tunggu pengumuman resminya,” imbuhnya.
Menteri yang kerap dipanggil Gus Ipul itu membenarkan bahwa Soeharto dan Gus Dur masuk ke dalam daftar usulan, namun tak menjelaskan secara rinci apakah dipastikan mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Proses Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Pemberian gelar Pahlawan Nasional diseleksi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang daftarnya berasal dari usulan yang diajukan oleh masyarakat.
Dalam proses seleksi tersebut, Kemensos lantas membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di mana akan bertanggung jawab untuk melakukan kajian tentang kelayakan nama-nama yang diusulkan untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional.
Gus Ipul juga sempat mengungkapkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional ini sebagai penghormatan bagi para tokoh yang memiliki peran besar memajukan Indonesia.
Setidaknya ada 49 nama yang diusulkan dan sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo melalui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.
Selain nama Soeharto, beberapa nama yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional ini di antaranya Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, aktivis buruh Marsinah, Kiai Bisri Syansuri, Ali Sadikin, Kiai Muhammad Yusuf Hasyim, dan lainnya.
